MENAJAMKAN PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH

Minggu, 06 Maret 2011

HANCURNYA PENDIDIKAN OLEH KAUM INTELEKTUAL DAERAH


Dalam konteks otonomi daerah, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimulai dari diterapkannya UU Nomor 22 tahun 1999 dan disempurnakan dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang pada hakikatnya memberi kewenangan dan keluasan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Realisasi dari UU ini tentunya mengarah pada tanggung jawab pemerintah daerah yang semakin meningkat dan semakin luas. Pemerintah daerah dengan legitimasi UU ini diharapkan senantiasa meningkatkan kemampuannya dalam berbagai tahap pembangunan pendidikan sejak mulai tahap perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada tingkat pengawasan.

Tentu saja kewenangan besar yang dimiliki oleh daerah ini hanya akan bermanfaat apabila pemerintah daerah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi memadahi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang akurat.

Namun yang terjadi dilapangan sangat berlawanan dengan harapan masyarakat luas, permasalahan pendidikan di tingkat Kabupaten di era otonomi semakin bertambah komplek. Hal ini disebabkan karena pengambil kebijakan/para intelektual di daerah kurang memahami pendidikan itu sendiri.

Dari hasil pemantauan menunjukan bahwa hambatan di bidang pendidikan yang dihadapi daerah sejak sebelum otonomi daerah hingga kini belum banyak bergeser. Persoalannya masih di sekitar permasalahan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak lengkap, jumlah dan mutu tenaga yang kurang dengan ketersebaran yang tidak merata. Akibatnya, kegiatan belajar-mengajar yang mengarah pada upaya perbaikan hasil belajar sulit terwujud. Banyak pihak menilai pengelolaan pelayanan pendidikan dasar di era otonomi daerah tidak menunjukkan perobahan berarti, bahkan cenderung memburuk. Permasalahan ini juga perlu mendapat perhatian khusus dari para pemegang kekuasaan dengan cara menganggarkan DAU untuk pendidikan secara proposional, jangan hanya dengan jargon saja bahwa pendidikan merupakan prioritas utama namun kenyataannya dana pendidikan minim sekali. Ada pejabat daerah yang menyatakan bahwa alokasi dana untuk pendidikan sudah sangat besar tapi setelah kita cermati ternyata dana besar tersebut adalah dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah propinsi sedangkan dana yang dari pemerintah kabupaten nol besar.

Bupati dengan kewenangannya yang besar terkadang membuat suatu kebijakan yang tidak dilandasi atau didasarkan pada kemampuan melainkan unsur suka-tidak suka dan kedekatan personal. Sebagai contoh di salah satu Kabupaten propinsi Jawa Timur, seorang kepala UPT Dinas Pendidikan yang membidangi pendidikan di tingkat TK/SD diangkat menjadi Kepala Bidang Pendidikan Menengah yang mengurusi pendidikan SMP/SMA/SMK otomatis yang bersangkutan tidak memiliki kompetensi sesuai dengan jabatannya. Siapa yang salah? Bisa di tebak yang salah adalah yang mengangkat. Kemudian parahnya lagi setelah ada masukan dari masyarakat 2 bulan kemudian yang bersangkutan digeser lagi ke bidang lain, hal ini menunjukan kebijakan yang coba-coba dan ujungnya merugikan masyarakat banyak. Semoga hal-hal seperti tersebut tidak akan terjadi lagi.

Permasalahan lain juga muncul saat pengangkatan kepala sekolah, tidak jarang penguasa mengangkat/memberhentikan kepala sekolah bukan berdasarkan kemampuan tapi berdasarkan kedekatan personal atau siapa orangnya siapa, lebih parah lagi kalau dikaitkan dengan berapa saudara berani beli tempat tersebut. Hal ini sangat tidak baik bagi perkembangan dunia pendidikan di daerah. Perlu diketahui para pengambil kebijakan bahwa kepala sekolah merupakan unsur yang sangat menentukan maju mundurnya pendidikan oleh karena itu perlu dipertimbangkan dengan bijaksana agar masyarakat luas tidak dirugikan dan berujung pada peningkatan mutu sumber daya manusia di Kabupaten tersebut.

Permasalahan lain lagi misalnya perilaku birokrasi dan birokrat pendidikan di daerah masih belum bersikap seperti pamong, apalagi ketika Kabupaten menjadi otonom, cukup banyak pejabat publik pengurus pendidikan yang meskipun memenuhi syarat kepangkatan, sama sekali tidak memahami esensi pendidikan, hal ini akan menghancurkan pendidikan itu sendiri. Tolong penguasa untuk menempatkan orang jangan sampai dilandasi suka tidak suka melainkan kompetensi yang dimiliki oleh personil yang akan menempati pos tersebut.

Apabila permasalahan-permaslahan tersebut tidak mendapat perhatian maka ungkapan bahwa “negeri ini dihancurkan oleh kaum intelektualnya sendiri” mendekati kebenaran dan kita tinggal menunggu hancurnya sebuah generasi. Mari kita doakan semoga para intelektual daerah sadar dan segera berbuat untuk daerahnya.

Rabu, 02 Maret 2011

DI PUNDAK PENGAWAS SEKOLAH, MUTU PENDIDIKAN DIPERTARUHKAN

Mengapa pengawas sekolah memiliki tanggungjawab besar terhadap peningkatan mutu pendidikan ?
Judul tulisan di atas yang menaruh harapan besar tentang peningkatan mutu pendidikan di pundak pengawas sekolah sekiranya tidak terlalu berlebihan karena pengawas sekolah merupakan pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk/ditetapkan dalam upaya meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar/bimbingan untuk mencapai tujuan pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah menegaskan bahwa seorang pengawas harus memiliki 6 (enam) kompetensi minimal, yaitu kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan serta kompetensi sosial. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, pengawas dituntut keprofesionalannya untuk melaksanakaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kompetensinya karena tugas pengawas sangat erat kaitannya dengan penjaminan mutu pendidikan di suatu lembaga persekolahan. Namun kondisi di lapangan saat ini menunjukan bahwa masih banyak pengawas sekolah yang belum menguasai keenam dimensi kompetensi tersebut dengan baik. Survei yang dilakukan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan pada Tahun 2008 terhadap para pengawas di suatu kabupaten menunjukkan bahwa para pengawas memiliki kelemahan dalam kompetensi supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan.

Dilain pihak, usaha apapun yang telah dilakukan pemerintah mengawasi jalannya pendidikan untuk mendobrak mutu bila tidak ditindak lanjuti dengan pembinaan guru, kepala sekolah dan stakeholder lain yang ada disekolah maka tidak akan berdampak nyata pada kegiatan layanan di sekolah yang pada ujungnya tidak terjadi peningkatan mutu pendidikan yang berarti. Kegiatan pembinaan guru merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam setiap usaha peningkatan mutu pembelajaran, disinilah seharusnya pengawas memberikan perhatian khusus untuk melakukan pembinaan. Demikian juga peranan pengawas untuk memberikan inspirasi dan dorongan kepada kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya untuk terus mengembangkan profesionalisme dan meningkatkan kinerja mereka sangat berpengaruh pada peningkatan mutu pendidikan. Bagi kepala sekolah, pengawas layaknya mitra tempat berbagi serta konsultan tempat meminta saran dan pendapat dalam pengelolaan sekolah. Sementara itu bagi guru, pengawas sekolah selayaknya menjadi ”gurunya guru” dalam memecahkan problema dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

Atas dasar itu jelas bahwa peran dan fungsi pengawas dalam peningkatan mutu pendidikan sangat strategis, sehingga pengawas harus menyadari bahwa dirinya memiliki tanggungjawab yang besar dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Tidak semua pengawas mampu meningkatkan mutu pendidikan.
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan pada Tahun 2008 menunjukkan bahwa salah satu kelemahan para pengawas adalah terletak pada kompetensi supervisi akademik. Kompetensi tersebut meliputi : (1) Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis; (2) Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran /bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis; (3) Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP; (4) Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui mata-mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis; (5) Membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis; (6) Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan atau di lapangan) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis; (7) Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis; (8) Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran/ bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaan yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.

Sementara tidak efektifnya pengawas sekolah berdasarkan pengamatan dan analisis patut diduga yang menjadi penyebab rendahnya kinerja pengawas (perilaku kepengawasan) antara lain belum terpenuhinya standar kompetensi pengawas yakni salah satunya adalah kompetensi supervisi akademik tersebut diatas. Berdasarkan masukan dari berbagai pihak kelemahan pengawas di lapangan terletak pada kemampuan pengawas untuk melakukan supervisi klinis di kelas. Penulis berhipotesa bahwa para pengawas dewasa ini belum melaksanakan tugas pokoknya yaitu supervisi klinis secara maksimal. Jika pengawas sekolah datang di sekolah yang dilakukan adalah memeriksa kelas-kelas, menanyakan RPP guru apakah sudah dibuat atau belum, mengisi buku tamu, mengobrol dengan kepala sekolah di ruang kepala sekolah, jika keluar dari ruang kepala sekolah pergi ke ruang guru ganti ngobrol dengan guru dan kemudian kembali ke ruang kepala sekolah lagi lalu pamit meninggalkan sekolah.

Pengawas harus mengambil posisi sebagai mitra bagi kepala sekolah, guru, staf tata usaha dan komite sekolah dalam menjalankan tugasnya. Jadi dalam melakukan pembinaan pengawas tidak lagi dalam posisi memberi perintah, petunjuk dan pengarahan yang ada menjadi pemberdayaan dan pendampingan. Yang dimaksud pemberdayaan sekolah adalah membuat mampu pihak sekolah dalam menjalankan tugasnya dengan cara memperlancar, menyediakan waktu dan tenaga untuk berlangsungnya proses konsultasi, membina bekerjasama, membimbing, dan mendukung program positif sekolah.

Untuk dapat memberdayakan semua unsur yang ada di sekolah, seorang pengawas tentu harus memberdayakan dirinya sendiri terlebih dahulu. Ini modal utama agar dalam upaya pemberdayaan lebih efektif. Pengawas perlu mengetahui apakah dirinya telah memenuhi harapan-harapan sekolah, sebaliknya sekolah pun membutuhkan umpan balik yang sama dari pengawas tentang kemajuan sekolahnya menurut penilaian pengawas. Kerjasama inilah yang dapat meningkatkan kualitas dan kinerja pengawas. Apabila seorang pengawas dianggap tidak mampu oleh pihak sekolah, maka ia tidak akan memperoleh informasi yang diharapkan dan akan melemahkan fungsinya sebagai supervisor. Pengawas tipe ini biasanya hanya akan menjalankan tugasnya secara formalitas. Sebaliknya, bila menghadapi pengawas yang demikian, maka kepala sekolah tidak akan memberikan informasi yang sebenarnya dan cenderung menutupi kelemahannya. Oleh sebab itu pengawas harus menyakinkan bahwa dirinya memiliki pengetahuan yang dapat memberdayakan semua unsur yang ada di sekolah kepada kepala sekolah, guru, staf tatausaha dan komite sekolah. Setelah tumbuh kepercayaan dari semua unsur di sekolah, baru pengawas melakukan kerjasama dengan pihak kepala sekolah dan guru untuk memberdayakan sekolah. Dalam prakteknya, pengawas mengambil peranan sebagai supervisor yang memiliki wawasan pemberdayaan untuk membantu kepala sekolah dan guru dalam mengelola pendidikan dan pembelajaran, memperlancar pengembangan sekolah, menerima konsultasi, menjadi perekat bekerjasama, membimbing dan mendukung pihak terkait dalam menjalankan fungsinya dalam pemberdayaan sekolah.
Pengawas sekolah harus mampu mengaplikasikan Supervisi klinis secara baik.
Pengawas mempunyai tugas mengendalikan, menilai, dan mengadakan supervisi terhadap sekolah yang menjadi bidang pengawasannya. Dalam kaitannya dengan pembahasan dalam tulisan ini, penulis hanya akan menekankan pada masalah meningkatkan pelaksanaan supervisi di sekolah khususnya masalah supervisi pembelajaran/supervisi klinis. Supervisi klinis pada dasarnya merupakan pembinaan performansi guru mengelola proses belajar mengajar. Tujuan supervisi klinik adalah untuk membantu memodifikasi pola-pola pembelajaran yang tidak atau kurang efektif. Tujuan ini dirinci lagi ke dalam tujuan yang lebih spesifik, sebagai berikut: (1) Menyediakan umpan balik yang obyektif terhadap guru, mengenai Pembelajaran yang dilaksanakannya; (2) Mendiagnosis dan membantu memecahkan masalah-masalah Pembelajaran; (3) Membantu guru mengembangkan keterampilannnya menggunakan strategi Pembelajaran; (4) Mengevaluasi guru untuk kepentingan promosi jabatan dan keputusan lainnya; (5) Membantu guru mengembangkan satu sikap positif terhadap pengembangan profesional yang berkesinambungan.

Adapun tahapan supervise klinis adalah sebagai berikut : Pertama: tahap pertemuan awal. Tahap pertama dalam proses supervisi klinik adalah tahap pertemuan awal (preconference). Pertemuan awal ini dilakukan sebelum melaksanakan observasi kelas sehingga banyak juga para teoritisi supervisi klinik yang menyebutkan dengan istilah tahap pertemuan sebelum observasi (preobservation Conference). Tujuan utama pertemuan awal ini adalah untuk mengembangkan, bersama antara supervisor dan guru, kerangka kerja observasi kelas yang akan dilakukan. Hasil akhir pertemuan awal ini adalah kesepakatan (contract) kerja antara supervisor dan guru. Tujuan ini bisa dicapai apabila dalam pertemuan awal ini tercipta kerja sama, hubungan kemanusian dan komunikasi yang baik antara supervisor dengan guru. Selanjutnya kualitas hubngan yang baik antara supervisor dan guru memiliki pengaruh signifikan terhadap kesuksesan tahap berikutnya dalam proses supervisi klinik. Oleh sebab itu para teoritisi banyak menyarankan agar pertemuan awal ini, dilaksanakan secara rileks dan terbuka. Perlu sekali diciptakan kepercayaan guru terhadap supervisor, sebab kepercayaan ini akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pertemuan awal ini. Kepercayaan ini berkenaan dengan kenyakinan guru bahwa supervisor memperhatikan minat atau perhatian guru. Secara teknis, ada delapan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam pertemuan awal ini, yaitu (1) menciptakan suasana yang akrab dan terbuka, (2) mengidentifikasi aspek-aspek yang akan dikembangkan guru dalam Pembelajaran. (3) menerjemahkan perhatian guru ke dalam tingkah laku yang bisa diamati, (4) mengidentifikasi prosedur untuk memperbaiki Pembelajaran guru, (5) membantu guru memperbaiki tujuannya sendiri (6) menetapkan waktu observasi kelas, (7) menyeleksi instrumen observasi kelas, dan (8) memperjelas konteks Pembelajaran dengan melihat data yang akan direkam.

Kedua: tahap observasi mengajar. Tahap kedua dalam proses supervisi klinik adalah tahap observasi mengajar secara sistematis dan obyektif. Perhatian observasi ini ditujukan pada guru dalam bertindak dan kegiatan-kegiatan kelas sebagai hasil tindakan guru. Waktu dan tempat observasi mengajar ini sesuai dengan kesepakatan bersama antara supervisor dan guru pada waktu mengadakan pertemuan awal. Observasi mengajar, mungkin akan terasa sangat kompleks dan sulit, dan tidak jarang adanya supervisor yang mengalami kesulitan. Dengan demikian supervisor dituntut untuk menggunakan bermacam-macam ketrampilan. Ada dua aspek yang harus diputuskan dan dilaksanakan oleh supervisor sebelum dan sesudah melaksanakan observasi mengajar, yaitu menentukan aspek-aspek yang akan diobservasi mengajar dan bagaimana cara mengobservasinta.Aspek-aspek yang akan diobservasi harus sesuai dengan hasil diskusi antara supervisor dan guru pada waktu pertemuan awal. Sedangkan mengenai bagaimana mengobservasi juga perlu mendapatkan perhatian. Maksud baik supervisi akan tidak berarti apabila usaha-usaha observasi tidak bisa memperoleh data yang seharusnya diperoleh. Tujuan utama pengumpulan data adalah untuk memperoleh informasi yang nantinya akan digunakan untuk mengadakan tukar pikiran dengan guru setelah observasi aktivitas yang telah dilakukan di kelas. Di sinilah letak pentingnya teknik dan instrumen oberservasi yang bisa digunakan untuk mengobservasi guru mengelola proses belajar mengajar.

Ketiga: tahap pertemuan balikan. Pertemuan balikan dilakukan segera setelah melaksanakan observasi Pembelajaran, dengan terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap hasil observasi. Tujuan utama pertemuan balikan ini adalah ditindaklanjuti apa saja yang dilihat oleh supervisor, sebagai onserver, terhadap proses belajar mengajar. Pembicaraan dalam pertemuan balikan ini adalah ditekankan pada identifikasi dan analisis persamaan dan perbedaan antara perilaku guru dan peserta didik yang direncanakan dan perilaku aktual guru dan peserta didik, serta membuat keputusan tentang apa dan bagaimana yang seharusnya akan dilakukan sehubungan dengan perbedaan yang ada. Pertemuan balikan ini merupakan tahap yang penting untuk mengembangkan perilaku guru dengan cara memberikan balikan tertentu. Balikan ini harus deskriptif, spesifik, konkrit, bersifat memotivasi, aktual, dan akurat sehingga betul-betul bermanfaat bagi guru. Paling tidak ada lima manfaat pertemuan balikan bagi guru yaitu: (1) guru bisa diberikan penguatan dan kepuasan, sehingga bisa termotivasi dalam kerjanya, (2) isu-isu dalam Pembelajaran bisa didefinisikan bersama supervisor dan guru dengan tepat, (3) supervisor bila mungkin dan perlu, bisa berupaya mengintervensi secara langsung guru untuk memberikan bantuan didaktis dan bimbingan, (4) guru bisa dilatih dengan teknik ini untuk melakukan supervisi terhadap dirinya sendiri, dan (5) guru bisa diberi pengetahuan tambahan untuk meningkatkan tingkat analisis profesional diri pada masa yang akan datang. Tentunya sebelum mengadakan pertemuan balikan ini supervisor terlebih dahulu menganalisa hasil observasi dan merencanakan bahan yang akan dibicarakan dengan guru. Begitu pula diharapkan guru menilai dirinya sendiri. Setelah itu dilakukan pertemuan balikan ini. Dalam pertemuan balikan ini sangat diperlukan adanya keterbukaan antara supervisor dan guru. Sebaiknya, pertama-tama supervisor menanamkan kepercayaan pada diri guru bahwa pertemuan balikan ini bukan untuk menyalahkan guru melainkan untuk memberikan masukan balikan. Oleh sebab banyak para teoritisi yang menganjurkan agar pertama-tama yang harus dilakukan oleh supervisor dalam setiap pertemuan balikan adalah memberikan penguatan (reinforcement) terhadap guru. Baru setelah melanjutkan dengan analisis bersama setiap aspek Pembelajaran yang menjadi perhatian supervisi klinis.

Dalam pelaksanaan supervisi klinik sangat diperlukan iklim kerja yang baik dalam pertemuan awal, observasi Pembelajaran, maupun dalam pertemuan balikan. Faktor yang sangat menentukan keberhasilan supervisi klinik sebagai satu pendekatan supervisi Pembelajaran adalah kepercayaan (trust) pada guru bahwa tugas supervisor semata-mata untuk membantu  mengembangkan Pembelajaran guru. Upaya memperoleh kepercayaan guru ini memerlukan satu iklim kerja yang oleh para teoritisi disebut dengan istilah kolegial (collegial).

Selasa, 22 Februari 2011

MENAJAMKAN PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH





Sering terdengar, bahkan sudah lama berlangsung, perilaku-perilaku anak usia sekolah seperti tawuran antar pelajar, mabuk-mabukan, narkoba, rendahnya rasa hormat siswa kepada orang tua atau guru, dan yang terakhir adalah beredarnya video porno yang diduga  dilakukan oleh pelajar yang masih duduk di bangku SMP, yang semua itu merupakan cermin bahwa perilaku yang tidak terpuji telah terjadi pada peserta didik. Kejadian di atas membuka apresiasi dan motivasi pada pentingnya penyelenggaraan pendidikan yang membangun dan menumbuh-kembangkan pembentukan karakter yang kuat dan cerdas bagi peserta didik. Mempertimbangkan berbagai kenyataan pahit yang kita hadapi seperti dikemukaan di atas, hemat saya, menajamkan pendidikan karakter di sekolah merupakan langkah penting dan strategis dalam membangun kembali jati diri peserta didik.

Pendidikan karakter, meskipun sudah seringkali digembar-gemborkan sebagai suatu kepentingan dan kemendesakan dalam kinerja pendidikan kita, tampaknya tidak sehebat dengungnya ketika sampai di lapangan. Pendidikan karakter tampak pelan-pelan makin hilang dan tampaknya kurang begitu mendapatkan perhatian yang serius dari kalangan pendidik. Mengapa pendidikan karakter sekarang ini mulai mengalami kemunduran? Apakah karena memang lembaga pendidikan kita telah kehilangan visi, terlalu sibuk dengan program jangka pendek, telah terlalu banyak terbebani tugas-tugas administrativ sehingga terlena dan lalai untuk meningkatkan peran penting pendidikan karakter yang memiliki tujuan jangka panjang dan hasilnya tidak secara langsung dapat dirasakan. Munculnya kembali gagasan tentang pendidikan karakter pada akhir-akhir ini cukup menarik perhatian berbagai kalangan dan tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan karakter memang sangat urgen bagi peserta didik terutama untuk mempersiapkan generasi muda sebagai calon pemimpim di masa yang akan datang. Melalui pendidikan karakter diharapkan mampu mencetak para generasi muda yang tidak hanya “pintar” logikanya, akan tetapi juga mewarisi karakter bangsa yang luhur sehingga peristiwa-peristiwa tersebut di atas tidak akan terjadi lagi.

Apakah Pendidikan Karakter Itu?
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter adalah “bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak”. Sedangkan berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Berkenaan dengan karakter, Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah,           Prof. Suyanto, PhD menjelaskan bahwa karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Masih menurut Prof. Suyanto, PhD bahwa Pendidikan Karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action). Sedangkan Tim Pendidikan Karakter Kemendiknas mendifinisikan bahwa Pendidikan Karakter adalah upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya, dan adat istiadat. Dengan demikian pendidikan karakter dapat diartikan sebagai upaya yang dirancang secara sistematis dan berkesinambungan untuk membentuk kepribadian peserta didik agar memiliki pengetahuan, perasaan, dan melakukan tindakan yang berdasarkan pada norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkesinambungan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan agar dengan mudah menghadapi segala macam tantangan kehidupan. Terdapat Sembilan pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu (1) cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya; (2) kemandirian dan tanggung jawab; (3) kejujuran/amanah; (4) hormat dan santun; (5) dermawan, suka tolong-menolong dan gotong royong/kerjasama; (6) percaya diri dan pekerja keras; (7) kepemimpinan dan keadilan; (8) baik dan rendah hati, dan; (9) toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Sekolah harus berkomitmen untuk mengembangkan karakter peserta didik berdasarkan nilai-nilai dimaksud, mendifinisikannya dalam bentuk perilaku yang dapat diamati dalam kehidupan sekolah sehari-hari, mencontohkan nilai-nilai itu, mengkaji dan mendiskusikannya, menggunakannya sebagai dasar dalam hubungan antarmanusia, dan mengapresiasi manifestasi nilai-nilai tersebut di sekolah dan masyarakat. Semua komponen sekolah bertanggung jawab terhadap standar-standar perilaku yang konsisten sesuai dengan nilai-nilai yang dikembangkan. Oleh karena pendidikan karakter merupakan konsekuensi logis dari proses pendidikan itu sendiri.

Bagaimana Menerapkan Pendidikan Karakter Di Sekolah ?
Menurut Ratna Megawangi, Founder Indonesia Heritage Foundation, ada tiga tahap pembentukan karakter yaitu : (1) moral knowing : memahamkan dengan baik pada anak tentang arti kebaikan. Mengapa harus berperilaku baik. Untuk apa berperilaku baik. Dan apa manfaat berperilaku baik; (2) moral feeling : membangun kecintaan berperilaku baik pada peserta didik yang akan menjadi sumber energy anak untuk berperilaku baik. Membentuk karakter adalah dengan cara menumbuhkannya; (3) moral action : bagaimana membuat pengetahuan moral menjadi tindakan nyata. Seringkali pendidikan karakter tidak berjalan seperti yang kita harapkan, salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan peserta didik berlaku baik meskipun ia telah memiliki pengetahuan tentang kebaikan itu, karena ia tidak terlatih untuk melakukan kebaikan. Berangkat dari pemikiran tersebut maka kesuksesan pendidikan karakter sangat tergantung pada ada tidaknya ketiga aspek tersebut (moral knowing, moral feeling, moral action). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pendidikan karakter bukan saja membangun pengetahuan tentang karakter yang baik (moral knowing), namun juga harus dilanjutkan dengan membentuk perasaan dalam diri peserta didik agar memiliki kepekaan rasa terhadap hal-hal yang kurang baik (moral feeling) dan dapat mengimplementasikan karakter-karakter yang baik tersebut dalam kehidupan sehari-hari (moral action).

Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan Karakter Di Sekolah.
Pendidikan karakter di sekolah memerlukan prinsip-prinsip dasar yang mudah dimengerti dan dipahami oleh siswa dan setiap individu yang ada dilingkup pendidikan itu sendiri. Menurut Doni Koesoema A, ada beberapa prinsip yang bisa dijadikan pedoman bagi promosi pendidikan karakter di sekolah : (1) karaktermu ditentukan oleh apa yang kamu lakukan, bukan apa yang kamu katakana atau kamu yakini. Jadi, perilaku berkarakter itu ditentukan oleh perbuatan, bukan melalui kata-kata seseorang; (2) setiap keputusan yang kamu ambil menentukan akan menjadi orang macam apa dirimu. Individu mengukuhkan karakter pribadinya melalui setiap keputusan yang diambilnya, hanya dari keputusannya inilah seorang individu mendifinisikan karakternya sendiri. Jadi setiap keputusan menjadi semacam jalinan yang membingkai, membentuk jenis manusia macam apa yang diinginkannya; (3) karakter yang baik mengandaikan bahwa hal yang baik itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, bahkan seandainya pun kamu harus membayarnya secara mahal, sebab mengandung risiko. Pribadi yang berproses membentuk dirinya menjadi manusia yang baik, juga akan memilih cara-cara yang baik bagi pembentukan dirinya. Seorang yang memiliki karakter dan memiliki integritas moral akan menjaga keutuhan dirinya, yaitu keserasian antara pikiran, perkataan dan tindakan, bahkan jika atas keyakinan ini ia harus membayar mahal dengan resiko yang benar; (4) jangan pernah mengambil perilaku buruk yang dilakukan oleh orang lain sebagai patokan bagi dirimu. Kamu dapat memilih patokan yang lebih baik dari mereka. Perilaku yang buruk bukanlah standar perilaku yang patut dicontoh, walaupun itu dilakukan oleh banyak siswa lain. Nilai yang baik adalah nilai yang di dalam dirinya sendiri memang baik, nilai itu bukan menjadi baik kalau banyak orang melakukannya melainkan karena nilai itu memang baik di dalam dirinya sendiri, meskipun hanya sedikit melakukannya; (5) apa yang kamu lakukan itu memiliki makna dan transformative. Para siswa perlu disadarkan bahwa setiap tindakan yang berkarakter, setiap tindakan yang bernilai, dan setiap perilaku bermoral yang mereka lakukan memiliki makna dan bersifat transformative. Jika perubahan itu belum terjadi di dalam masyarakat paling tidak perubahan itu telah terjadi di dalam diri siswa itu sendiri.

Locus Pendidikan Karakter Di Sekolah.
Sekolah jika di jadwal dengan semangat pendidikan karakter akan menjadi tempat yang efektif bagi pembentukan individu sehingga mereka bertumbuh dengan baik di dalam lingkungannya. Segala peristiwa yang terjadi di dalam sekolah dapat diintegrasikan dalam program pendidikan karakter. Lingkungan yang dimaksud disini adalah momen-momen dalam lingkungan sekolah yang dapat dipakai sebagai sebuah sarana atau kesempatan dalam mengembangkan pendidikan karakter. Lingkungan pendidikan sekolah yang menjadi tanah subur bagi pertumbuhan karakter anak didik antara lain pemahaman tentang sekolah sebagai wahana aktualisasi nilai, penghayatan momen-momen perjumpaan antara guru dan siswa, baik yang terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas. Sekolah dengan demikian menjadi tempat istimewa bagi penanaman nilai-nilai yang membantu mengembangkan individu menjadi pribadi yang semakin utuh, menghayati kebebasan dan tanggungjawab sebagai individu dan makhluk social. Untuk itu, patutlah ditelaah momen-momen dalam sekolah yang dapat dijadikan locus pendidikan karakter diantaranya (1) pendidikan karakter dalam pembelajaran. Pendidikan karakter secara terintegrasi di dalam pembelajaran dilakukan dengan pengenalan nilai-nilai, memfasilitasi diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, dan penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah-laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran pada semua mata pelajaran; (2) pendidikan karakter dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dapat mengembangkan potensi, bakat dan minat secara optimal, serta tumbuhnya kemandirian dan kebahagian peserta didik yang berguna untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Implementasi pendidikan karakter dalam kegiatan ekstra kurikuler merupakan langkah yang sangat strategis dan diharapkan dapat berfungsi sebagai : pertama, pengembangan yaitu mengembangkan kemasmpuan dan kreativitas peserta didik sesuai dengan potensi, bakat dan minat mereka. Kedua, social yaitu mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab social peserta didik. Ketiga, Rekreatif yaitu mengembangkan suasana rileks, menggembirakan dan menyenangkan bagi peserta didik yang menunjang proses perkembangan. Keempat, persiapan karier yaitu mengembangkan kesiapan karir peserta didik; (3) setiap perjumpaan adalah momen pendidikan karakter. Setiap perjumpaan sesungguhnya merupakan momen pendidikan nilai itu sendiri. Dalam perjumpaan inilah setiap individu akan merasakan secara langsung apakah dirinya sebagai pribadi yang unik itu diterima di dalam sebuah lingkungan kehidupan social. Dalam perjumpaan inilah seorang individu akan merasakan apakah dirinya diterima dan kebesannya dihargai; (4) mengembangkan kurikulum secara integral. Pendidikan karakter di dalam sekolah dapat semakin sefektif dan menjadi terstruktur jika kurikulum yang dipakai oleh sekolah memiliki jiwa pendidikan karakter. Kurikulum yang dikembangkan sekolah di masa depan akan menjadi penentu kualitas sekolah tersebut, sebab rancangan kurikulum inilah yang akan menentukan apakah pendidikan siswa di sekolah itu memiliki integritas dan keutuhan sehingga mampu menjadi sarana bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan akademis dan kompetensi sosialnya secara utuh.

Senin, 21 Februari 2011

MENAKAR KINERJA KEPALA SEKOLAH DALAM MELAKSANAKAN PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH

Dalam perspektif persekolahan, agar tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka proses manajemen pendidikan memiliki peranan yang amat vital. Karena bagaimana pun sekolah merupakan suatu sistem yang di dalamnya melibatkan berbagai komponen dan sejumlah kegiatan yang perlu dikelola secara baik dan tertib. Sekolah tanpa didukung proses manajemen yang baik, boleh jadi hanya akan menghasilkan kesemrawutan lajunya organisasi, yang pada gilirannya tujuan pendidikan pun tidak akan pernah tercapai secara semestinya. Dengan demikian, setiap kegiatan pendidikan di sekolah harus memiliki perencanaan yang jelas dan realisitis, pengorganisasian yang efektif dan efisien, pengerahan dan pemotivasian seluruh personil sekolah untuk selalu dapat meningkatkan kualitas kinerjanya, dan pengawasan secara berkelanjutan. Untuk dapat menjalankan manajemen yang baik dibutuhkan adanya seorang kepala sekolah yang professional, yaitu kepala sekolah yang kompeten dalam menyusun perencanaan pengembangan sekolah secara sistemik; kompeten dalam mengkoordinasikan semua komponen system sehingga secara terpadu dapat membentuk sekolah sebagai organisasi pembelajar yang efektif; kompeten dalam mengerahkan seluruh personil sekolah sehingga mereka secara tulus bekerja keras demi pencapaian tujuan institusional sekolah; kompeten dalam melakukan pembinaan kemampuan professional guru sehingga mereka semakin terampil dalam mengelola proses pembelajaran; dan kompeten dalam melakukan monitoring dan evaluasi sehingga tidak satu komponen system sekolah pun tidak berfungsi secara optimal.
Sudahkah Kepala Sekolah melakukan pengendalian mutu ?
Untuk menakar kinerja kepala sekolah dalam melaksanakan pengendalian mutu pendidikan di sekolah dapat diukur dari aktivitas kepala sekolah dalam melaksanakan salah satu fungsi manajemen yaitu pengendalian.  Standar hasil pekerjaan merupakan hal yang amat penting ditentukan karena terhadap standar itulah hasil pekerjaan dihadapkan dan diuji. Tanpa standar yang ditetapkan secara rasional dan obyektif, kepala sekolah tidak akan mempunyai kriteria terhadap mana hasil pekerjaan dibandingkan sehingga dapat mengatakan bahwa hasil yang dicapai memenuhi rencana atau tidak. Pengukuran hasil pekerjaan tidaklah mudah karena pengendalian dilakukan kepada seluruh kegiatan yang sedang berlangsung di sekolah. Akan tetapi, pengukuran dapat dilakukan untuk memberi petunjuk tentang ada tidaknya gejala-gejala penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan.

Sebelum membahas aktivitas kepala sekolah dalam melakukan pengendalian mutu di sekolah terlebih dahulu diuraikan mengenai makna perbedaan pengawasan dan pengendalian.

Pengawasan (controlling) merupakan salah satu fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dengan fungsi manajemen lainnya dalam suatu organisasi yang harus dijalankan oleh seorang Kepala Sekolah. Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan – tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan. Sedangkan pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang ada dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahawa beda pengendalian dengan pengawasan adalah pada wewenang. Pengendalian memiliki wewenang turun tangan yang tidak dimiliki oleh pengawas. Pengawas hanya sebatas memberi saran, sedangkan tindak lanjutnya dilakukan oleh pengendali. Jadi, pengendalian mengukur pelaksanaan kerja atau prestasi dengan membandingkannya terhadap tujuan dan rencana, memperlihatkan di mana ada penyimpangan, dan mengadakan tindakan perbaikan atas penyimpangan, guna menjamin pencapaian rencana.
Pengendalian merupakan salah satu cara untuk melakukan pengukuran dan perbaikan agar apa yang telah direncanakan dapat dicapai secara optimal. Sasaran pengendalian adalah agar tercapai hasil yang diharapkan dan pencapaian hasil ini dilakukan melalui monitoring dan kegiatan-kegiatan perbaikan.
Aktivitas Kepala Sekolah dalam melaksanakan Pengendalian Mutu.
Pengendalian merupakan konsep yang luas, berlaku untuk manusia, situasi, benda, dan organisasi. Dalam organisasi seperti sekolah, pengendalian mutu meliputi berbagai proses perencanaan dan pengendalian. Bagian yang terpenting dalam proses tersebut adalah pengendalian manajemen yang merupakan tindakan yang dilakukan manajer untuk mengarahkan orang, mesin, dan fungsi-fungsi guna mencapai tujuan dan saran organisasi sekolah. Proses pengendalian adalah pemikiran untuk mengarahkan suatu variabel atau sekumpulan variabel (manusia, situasi, benda, dan organisasi) guna mencapai tujuan tertentu. Dalam organisasi sekolah, manusia merupakan variabel yang harus diarahkan, dituntun, dan dimotivasi untuk mencapai tujuan. Orang-orang yang melakukan pengarahan disebut manajer. Di tingkat sekolah adalah kepala sekolah. Sistem pengendalian dalam organisasi mengarahkan dan menuntun organisasi pada tujuan yang diinginkan, oleh karena itu kepala sekolah selaku manajer dituntut untuk melaksanakan pengendalian mutu.

Proses Pengendalian yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah.
Prasyarat Pengendalian. Ada dua syarat yang harus ada sebelum dikembangkan system pengendalian yaitu: (1) perencanaan yakni pengendalian harus berdasarkan perencanaan yang jelas, lengkap, dan terintegrasi sehingga perencanaan semakin efektif dan system pengendalian dapat dilaksanakan; (2) pengendalian membutuhkan adanya struktur organisasi yang jelas. Tujuan pengendalian adalah melakukan pengukuran dan perbaikan agar apa yang telah direncanakan dapat dicapai secara optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diketahui pada bidang atau tingkat mana pertanggung jawaban terhadap penyimpangan sebuah rencana beserta perbaikannya dapat dilakukan. Pengendalian dilaksanakan melalui orang-orang, tetapi kerap kali kita tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap penyimpangan yang terjadi serta tindakan perbaikan apa yang perlu diberikan hingga diketahuinya pembagian tanggung jawab yang jelas dan pasti.

Langkah-langkah pengendalian. Ada empat langkah pengendalian yakni: (1) penetapan standar pelaksanaan yaitu menyusun standar pengukuran untuk menentukan sampai sejauh mana performansi dapat dicapai; (2) pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata yaitu mengukur secara akurat performansi nyata yang dicapai; (3) pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan; dan; (4) pengambilan tindakan koreksi/perbaikan yaitu memperbaiki performansi dan situasi yang dihadapi.

Langkah pertama  yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam melaksanakan pengendalian mutu adalah menetapkan Standar Pelaksanaan. Standar pelaksanakaan pengendalian ini mengacu pada program kerja sekolah. Lulusan seperti apa yang hendak sekolah bangun, memiliki karakteristik seperti yang bagaimana? Jika hendak mengembangkan manusia yang beriman, bertaqwa, sehat, berpengetauan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka apa yang menjadi ciri-cirinya. Program kerja sekolah ini hendaknya mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi Standar Isi, Proses, Kompetensi Lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Dari program kerja sekolah tersebut kepala sekolah menetapkan standar pelaksanaan pengendalian berupa butir-butir kendali mutu dan dilengkapi dengan instrument pengendaliannya. Berikut contoh penetapan butir-butir kendali mutu dan instrument kendali mutu.
Contoh : Program kerja yang terkait dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
KOMPONEN
SUBKOMPONEN
BUTIR KENDALI MUTU
Standar Kompetensi Lulusan
Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk membentuk karakter, menum-buhkan rasa sporti-vitas, dan kebersi-han lingkungan.
Bidang olahraga : 8 cabang olahraga
1.     Kepala sekolah menugaskan kepada guru olahraga sebagai  pembina ekstrakurikuler;
2.    Guru pembina masing-masing cabang olahraga bersama pengurus OSIS menyusun rencana kegiatan olahraga;
3.    Guru pembina masing-masing cabang olahraga dibantu pengurus OSIS melaksanakan pembinaan berbagai kegiatan olahraga;
4.    Guru pembina masing-masing cabang olahraga mengadakan lomba berbagai cabang olahraga antar kelas dan mempersiapkan lomba di TK. Kabupaten, Propinsi maupun Nasional;
5.    Guru pembina masing-masing cabang olahraga mengadakan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan olahraga serta memperbaiki kekurangannya

Contoh : Instrumen Evaluasi dari butir kendali mutu tersebut diatas
1. Kepala Sekolah menugaskan kepada guru olahraga  sebagai  Pembina ekstrakurikuler.
a.  Semua guru pembina ekstrakurikuler bidang olahraga mendapat surat keputusan sebagai pembina dari sekolah;
b.  6-7 guru pembina ekstrakurikuler bidang olahraga mendapat surat keputusan sebagai pembina dari sekolah;
c.  4-5 guru pembina ekstrakurikuler bidang olahraga mendapat surat keputusan sebagai pembina dari sekolah;
d.  1-3 guru pembina ekstrakurikuler bidang olahraga mendapat surat keputusan sebagai pembina dari sekolah;
e.  Tidak ada surat keputusan guru pembina ekstrakurikuler.

2. Penyusunan rencana kegiatan pembinaan olahraga
a.    Semua guru pembina olahraga bersama pengurus OSIS menyusun rencana kegiatan pembinaan olahraga;
b.    6-7 guru pembina olahraga bersama pengurus OSIS menyusun rencana kegiatan  pembinaan olahraga;
c.    4-5 pembina olahraga bersama pengurus OSIS menyusun rencana kegiatan pembinaan olahraga;
d.    1-3 guru pembina olahraga bersama pengurus OSIS menyusun rencana kegiatan pembinaan olahraga;
e.    Belum ada guru pembina olahraga yang terlibat bersama pengurus OSIS dalam menusun rencana kegiatan pembinaan olahraga;

3. Pelaksanaan pembinaan kegiatan olahraga
     a. dst

Langkah kedua adalah melaksanakan pengukuran kegiatan nyata. Dengan menggunakan instrument kendali mutu kepala sekolah melakukan monitoring/pemamtauan sejauhmana proses pendidikan telah dilaksanakan. Hasil pemantauan harus terdokumentasi, menyeluruh, dan kontinu sehingga data yang diperoleh akan komprehensif.

Langkah ketiga adalah membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan sehingga diperoleh persamaan pengendalian yaitu : Kebutuhan akan perbaikan = standar yang telah ditetapkan (ideal) – hasil pengukuran (actual/kinerja). Hasil pembandingan tersebut menghasilkan tiga  kemungkinan yakni : (1) Kinerja  >  standar yang ditetapkan  berarti bahwa pencapaian kinerja menunjukan posisi terbaik yang dicapai  melebihi  standar yang telah ditetapkan;              (2)  Kinerja = standar yang ditetapkan berarti bahwa pencapaian kionerja sama dengan standar yang telah ditetapkan; (3) Kiner < standar yang ditetapkan  berarti bahwa pencapaian kinerja buruk atau di bawah standar yang telah ditetapkan.

Langkah keempat  adalah pengambilan tindakan koreksi/perbaikan yaitu memperbaiki kinerja dan situasi yang dihadapi. Apabila situasi menunjukan bahwa Kinerja < standar yang ditetapkan hendaknya dicari cara-cara untuk penyempurnaan atau perbaikan. Penyempurnaan langsung berkenaan dengan kegiatan dan dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan sampai ke pelaksanaannya.

Cara Pengendalian
Menurut Nana Syaodih dkk, ada tiga cara pengendalian yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah yaitu: (1) pengendalian umpan maju dilakukan sebelum pekerjaan dimulai, tujuannya untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang akan muncul serta melakukan tindakan-tindakan pencegahan; (2) pengendalian konkuren yaitu memusatkan kegiatan pengendalian pada apa yang sedang berjalan atau proses pelaksanaan pekerjaan dengan tujuan untuk menyakinkan bahwa segala sesuatu berjalan dengan baik; (3) pengendalian umpan balik yaitu pengukuran dan perbaikan dilakukan setelah kegiatan dilakukan.

Dari uraian tersebut diatas bahwa pengendalian mutu di sekolah membutuhkan Kepala sekolah yang memiliki kompetensi tinggi.  Maju mundurnya suatu sekolah tidak terlepas dari peran Kepala Sekolah, karena “Kepala Sekolah berperan sebagai kekuatan sentral yang menjadi kekuatan penggerak kehidupan sekolah”. Pengendalian mutu pendidikan di sekolah merupakan salah satu tolok ukur kinerja kepala sekolah. Semoga sukses.